Kota Bima, 20 Maret 2025 – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima terus berupaya mencari solusi terbaik terkait persoalan lahan di Amahami. Dalam waktu dekat, tim dari pemerintah akan turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan kajian lebih lanjut.
Wali Kota Bima menegaskan bahwa pemerintah akan mempelajari persoalan ini secara cermat dengan melibatkan berbagai elemen terkait, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
“Kami akan mempelajari secara cermat agar dapat menghasilkan solusi terbaik dengan melibatkan berbagai elemen terkait,” ujar Wali Kota Bima.
Latar Belakang Permasalahan
Permasalahan lahan di Amahami mencuat setelah sejumlah warga memagari lahan reklamasi Amahami. Salah satu warga, Bobby Chandra, mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya karena telah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh BPN Kota Bima. Sebelum melakukan pemagaran pada Januari 2025, Bobby telah menggugat Pemerintah Kota Bima ke Pengadilan Negeri Bima. Hasilnya, Pemkot Bima memilih berdamai dan mengembalikan hak kepada pemegang sertifikat. Bobby menyatakan bahwa pemagaran dilakukan karena Pemkot Bima tidak mampu membayar ganti rugi sehingga diserahkan kepada pemilik sertifikat.
Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Kota Bima, Yudi Prasetio, mengakui bahwa sebagian lahan yang dipagari di reklamasi Amahami sudah memiliki sertifikat. Namun, Yudi tidak mengetahui secara pasti waktu penerbitan sertifikat atas nama Bobby Chandra tersebut.
Imbauan Pemkot kepada Masyarakat
Pemerintah menegaskan tidak ingin berspekulasi dalam menangani persoalan ini dan akan mengambil langkah-langkah berdasarkan kajian yang matang. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Kesabaran dan kerja sama dari seluruh pihak sangat diperlukan agar penyelesaian masalah ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,” tambah Wali Kota Bima.
Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan adil dan transparan demi kepentingan bersama.(san).
