Kota Bima, Media Baru NTB – Pemerintah Kota Bima tengah bersiap menghadapi tantangan fiskal pada tahun 2026 mendatang. Hal ini menyusul turunnya alokasi dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam surat resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Bima, Muhammad Hasyim, menjelaskan bahwa penurunan dana transfer tersebut berdampak pada berkurangnya anggaran belanja Kota Bima yang diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp 725,12 miliar. Kondisi ini juga menyebabkan adanya potensi defisit anggaran sekitar Rp 5,3 miliar.
“Dengan kondisi ini, kita perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja agar tetap fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Hasyim.
Untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah, Pemkot Bima menyiapkan dua langkah utama, yakni efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan daerah. Efisiensi akan dilakukan dengan meninjau kembali program yang belum mendesak, sementara optimalisasi pendapatan dilakukan melalui peningkatan potensi pajak, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
Selain itu, Pemkot Bima juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dan semangat gotong royong agar tantangan fiskal tahun 2026 dapat dihadapi bersama dengan baik.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan program prioritas yang bermanfaat langsung bagi masyarakat tetap berjalan meskipun terjadi keterbatasan anggaran.
