Kota Bima — Staf Ahli Wali Kota Bima Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Abdul Haris, SE, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Percepatan Realisasi Belanja Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/10/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Parenta.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menghindari penumpukan kas pemerintah daerah di perbankan.
Kemendagri mencatat total simpanan dana pemerintah daerah di bank mencapai Rp233 triliun, sementara realisasi pendapatan daerah secara nasional hingga September 2025 tercatat sebesar Rp949,97 triliun atau 70,27 persen. Mendagri juga menyampaikan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempati peringkat keempat nasional dalam capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah per Oktober 2025, dengan realisasi pendapatan sebesar 77,64 persen.
Sementara itu, berdasarkan data BPKAD Kota Bima, hingga 17 Oktober 2025 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima telah mencapai 66,75 persen, sedangkan realisasi belanja daerah berada pada angka 54,37 persen. Capaian tersebut menunjukkan kondisi ekonomi dan inflasi di Kota Bima yang terus membaik dibandingkan periode sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Wali Kota Bima Abdul Haris menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Bima dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi dan optimalisasi belanja.
Dalam rakor yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut memaparkan perkembangan ekonomi nasional. Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di angka 5,12 persen pada kuartal II tahun 2025, dengan tingkat inflasi nasional terkendali pada level 2,65 persen.
“Angka tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga dan menjadi indikator bahwa kebijakan fiskal serta pengendalian inflasi berjalan dengan baik,” jelasnya.
Purbaya juga mendorong pemerintah daerah untuk mewaspadai dinamika ekonomi global serta mempercepat belanja daerah yang bersifat produktif guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Rakor ini turut diikuti oleh Sekretaris Diskominfotik Kota Bima, BPKAD Kota Bima, perwakilan Polres Bima Kota, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah lainnya.
