Kota Bima — Wali Kota Bima H. A. Rahman, SE menyoroti kondisi hutan di kawasan Kelurahan Lampe, Dodu (perbatasan Kabupaten Bima–Kota Bima), serta wilayah Asakota yang dinilainya sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Kerusakan hutan di wilayah hulu tersebut dinilai berpotensi besar memicu bencana, terutama saat musim hujan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bima saat Rapat Koordinasi Pembangunan Kota Bima yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Senin (3/11/2025).
Menurut Wali Kota, jika melihat pola bencana dalam siklus sepuluh tahunan, maka kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus ditingkatkan sejak dini.
“Saya sudah menyampaikan dan berkoordinasi langsung dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB agar persoalan ini segera ditangani secara tegas,” tegasnya.
Aji Man, sapaan akrab Wali Kota Bima, menjelaskan bahwa meskipun saat ini Pemerintah Kota Bima tengah melakukan penataan infrastruktur pengendalian banjir melalui Program NUFReP dan JICA, termasuk normalisasi sungai dan pembangunan drainase primer, upaya tersebut tidak akan optimal tanpa dukungan semua pihak.
“Pembangunan fisik sedang berjalan, tetapi ini juga membutuhkan peran masyarakat. Edukasi dan kesadaran bersama sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa peristiwa banjir besar pada Desember 2016 lalu menjadi pelajaran berharga. Pemerintah berharap kejadian serupa tidak terulang pada tahun 2026 mendatang, namun kesiapsiagaan harus tetap dikedepankan, terlebih kondisi hutan di wilayah hulu terus mengalami kerusakan.
“Kita tentu tidak berharap siklus 10 tahunan itu terulang, tetapi kesiapan menghadapi musim hujan tahun ini sangat penting, apalagi kondisi hulu sudah rusak,” kata Wali Kota.
Lebih lanjut, Wali Kota Bima juga menyinggung lemahnya pengawasan di kawasan hutan oleh KPH Maria Donggomasa, sementara dampak kerusakan justru dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Bima.
Untuk itu, ia meminta Camat dan Lurah agar berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas guna melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat yang membuka lahan baru, khususnya selama musim hujan.
“Pengawasan harus diperkuat, karena yang menanggung dampaknya adalah kita semua,” pungkasnya
