Kota Bima – Beberapa hari terakhir beredar tangkapan layar percakapan dalam WA group tentang ajakan untuk mendukung PJ Walikota Bima menjadi Walikota Bima pada Pilkada 2024. Dalam tangkapan layar yang tersebar di media sosial Facebook, seseorang bernama Hendra yang dalam percakapan group dipanggil sebagai pak sek, menyampaikan agar para honorer di tiap-tiap OPD /instansi, mengisi form dukungan mereka pada PJ Walikota Bima, H. Mohammad Rum untuk menjadi Walikota Bima.
“Diharapkan kepada teman-teman yang merasa diri sebagai honorer ditiap OPD/instansi, untuk membuat surat pernyataan sikap balas budi mendukung PJ Walikota Bima untuk naik menjadi Walikota. Contoh format, No, Nama, Instansi (OPD), No HP. Segera dibawa ke sekretariat supaya kita tahu mana yang dukung dan mana yang tidak. Supaya kami bisa menindaklanjuti untuk diserahkan ke PJ Walikota, untuk masuk ke format formasinya. DUM.” Tulisnya
Ajakan itu kemudian diperkuat oleh pernyataan Ketua Forum Tenaga Tehnis dan Administrasi (FTTA) Kota Bima, Dedi Alfarianto, SH. Dalam chatingan selanjutnya, Dedi menyatakan bahwa memang seharusnya para honorer mengikuti apa yang disampaikan sekretaris FTTA tersebut.
“Memang harus ndede romo pak sek, siap perintahnya pak sek (memang harus seperti pak sek, siap perintahnya pak sek)” tegas Dedi.
Bahkan pada chat lebih kanjut, Dedi juga menjelaskan bahwa (selama ini) tidak ada Walikota Bima yang benar-benar memperjuangkan nasib tenaga honorer sebagaimana yang dilakukan oleh PJ Walikota Bima saat ini “Jangan ada kelonggaran bang Ceni, tidak ada Walikota yang benar-benar memperjuangkan nasib Honorer”, tulisnya.
Benarkah Walikota Bima sebelumnya tidak memperjuangkan nasib tenaga honorer di Kota Bima?
Berdasarkan surat Kemenpan RB nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022, sebagaimana yang ditindak lanjuti oleh Sekda Kota Bima melalui pengumuman nomor 800/600/x/2022, jumlah tenaga non ASN di Kota Bima sebanyak 3.624 orang. Berdasarkan release Diskominfotik tanggal 21 Juni 2024, saat pemerintahan Lutfi Feri, dari jumlah honorer tersebut sudah diangkat menjadi ASN PPPK sebanyak 1.182 orang tahun 2022 dan tahun 2023. Artinya, perhatian Walikota Bima sebelumnya terhadap tenaga honorer sangat besar,
Tanggapan Ketua FTTA Kota Bima
Dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Dedi menyampaikan bahwa isi chating dalam group WA FTTA tersebut tidak ada unsur politiknya. Ia berkelit tentang arahan untuk mendukung PJ Walikota tersebut tidak lebih sebagai bentuk loyalitas mereka sebagai pegawai non ASN, untuk mendukung PJ Walikota Bima. Karena PJ Walikota Bima dianggap telah memperjuangkan penambahan formasi PPPK untuk tenaga tehnis dan administrasi tahun 2024 ini.
Menurut Dedi yang melanjutkan konfirmasinya melalui panggilan suara Whatsapp, jumlah formasi awal untuk tenaga honorer tenaga tehnis dan administrasi ini hanya 260 orang saja. Namun berkat perjuangannya, formasi itu ditambah menjadi 276 orang. Dengan adanya peluang penambahan untuk formasi tenaga tehnis tersebut, FTTA kembali mengusulkan penambahan formasi tenaga tehnis dan administrasi menjadi 598 orang dengan usulan tambahan sebanyak 322 orang. Adanya usulan penambahan tersebut diharap honorer K2 Tenaga Tehnis yang tersisa 598 orang, akan diselesaikan pengangkatannya melalui tes ASN PPPK tahun 2024 ini.
Berdasarkan relaes resmi Diskominfotik tangal 21 Juni 2024, surat usulan penambahan 322 orang untuk formasi tenaga tehnis tersebut sudah disampaikan PJ Walikota Bima, Mohammad Rum pada Kemenpan RB tanggal 20 Juni 2024. Namun apakah usulan penambahan formasi tenaga tehnis tersebut akan merubah quota formasi PPPK dari 681 orang menjadi 1.003 orang, atau justru akan mengurangi quota formasi tenaga pendidik dan kesehatan dari 475 orang menjadi 83 orang, tidak dijelaskan dalam release Diskominfotik tersebut.
Namun jka penambahan quota formasi tenaga tehnis akan mengurangi formasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, maka akan banyak tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tidak akan tercover dalam formasi ASN tahun 2024 ini. (San)
