Jakarta, 17 Juli 2025, Media Baru NTB — Bendahara Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Achmad Herwandi, memuji langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menurunkan tarif ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%. Menurutnya, keberhasilan diplomasi ekonomi ini bukan hanya menciptakan peluang dagang, tetapi juga berdampak langsung pada industri nasional dan perluasan lapangan kerja rakyat.
“Ini bukan sekadar angka tarif. Ini adalah pintu masuk untuk menumbuhkan industri padat karya, membuka ratusan ribu pekerjaan, dan memperkuat ekonomi rakyat dari bawah,” tegas Herwandi dalam keterangannya di Jakarta.
Herwandi menyebut empat sektor utama yang akan terdampak positif dari kebijakan ini: tekstil, alas kaki, produk karet, dan furnitur. Keempat sektor ini menyumbang lebih dari 6 juta lapangan kerja langsung dan tersebar di berbagai sentra industri nasional seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Utara, hingga Banten.
Dengan penurunan tarif ekspor ke AS menjadi yang terendah di ASEAN, produk Indonesia akan lebih kompetitif dibanding Vietnam, Thailand, dan Malaysia. “Kita punya peluang besar untuk menguasai pasar dan menarik relokasi produksi dari negara pesaing,” jelasnya.
PRIMA memperkirakan pertumbuhan ekspor sebesar USD 2 miliar per tahun akan menciptakan hingga 300 ribu lapangan kerja baru, terutama bagi perempuan dan generasi muda. Berdasarkan data BPS 2024, tingkat pengangguran terbuka usia 15–24 tahun mencapai 13,1%, dan sektor padat karya adalah jawaban konkret atas persoalan ini.
“Sebagian besar buruh sektor tekstil dan alas kaki adalah perempuan dan anak muda. Artinya, kebijakan ini memberi ruang bagi kelompok yang selama ini paling rentan terhadap pengangguran,” ujar Herwandi.
Meski demikian, PRIMA juga mengingatkan potensi risiko dari kebijakan imbal balik tarif 0% untuk produk AS yang masuk ke Indonesia. Jika tidak diimbangi dengan penguatan industri lokal, bisa muncul tekanan berat pada pelaku usaha kecil dan menengah.
“Kami mendukung kebijakan terbuka, tapi jangan biarkan industri nasional digulung produk impor. Pemerintah harus hadir dengan insentif fiskal, pelatihan tenaga kerja, dan dukungan teknologi,” tegas Herwandi.
Ia menambahkan bahwa diplomasi ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada neraca dagang, tetapi juga harus menjawab kebutuhan rakyat untuk mendapatkan pekerjaan layak dan penghidupan yang lebih baik.
“Keberhasilan negosiasi Presiden harus jadi momen kebangkitan ekonomi rakyat. Jangan sekadar membuka pasar, tapi juga membuka jalan bagi kedaulatan industri nasional,” pungkasnya..
