Kota Bima – Pimpinan dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menggelar rapat audiensi bersama Forum Komunikasi Gereja Kristen (FKGK) Kota Bima pada Jumat, 23 Mei 2025. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bima dalam suasana yang aman, tertib, dan kondusif.
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Yogi Prima Ramadhan, S.E., didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I, Aswin Imansyah, serta Sekretaris Komisi I, Edi. Hadir pula anggota Komisi I lainnya, yakni Haerun Yasin, SH., M.Ec.Dev., Muhammad Amin, S.IP., Amiruddin, S.H., Abdul Rabbi, dan Muslim.
Sekretaris DPRD Kota Bima, Siswadi, S.Si., M.Ak., CRMO., turut hadir mendampingi jalannya rapat bersama jajaran staf sekretariat dewan. Sementara dari unsur Pemerintah Kota Bima, hadir Sekretaris Daerah Kota Bima, Asisten I Sekretariat Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Bima.
Forum Komunikasi Gereja Kristen (FKGK) Kota Bima sendiri merupakan wadah dialog, silaturahmi, dan koordinasi antar gereja Kristen di Kota Bima. Melalui audiensi ini, FKGK menyampaikan sejumlah isu dan aspirasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Kristen di Kota Bima.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Yogi Prima Ramadhan, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif FKGK yang terus membangun komunikasi positif dengan berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif. Ia menegaskan bahwa DPRD berkomitmen menjaga kebinekaan dan menjamin perlindungan terhadap seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.
“Komisi I sangat terbuka terhadap dialog seperti ini. Kami percaya bahwa komunikasi yang baik antar elemen masyarakat dan pemerintah adalah kunci dalam menjaga kerukunan dan membangun Kota Bima yang inklusif,” ujar Yogi.
Rapat audiensi ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan nilai toleransi dan saling menghormati antarumat beragama. DPRD Kota Bima berharap forum seperti ini dapat terus dilanjutkan secara berkala sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi sosial dan memperjuangkan hak-hak masyarakat secara adil dan merata.
