Bima, 5 Maret 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Bima. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan program yang dijalankan oleh OPD sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pelaksanaan Monev ini berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kota Bima Nomor 03 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas keputusan sebelumnya mengenai Penetapan Jadwal Kegiatan Rapat DPRD Masa Sidang II Tahun Dinas 2025. Dalam kegiatan ini, tiga komisi DPRD Kota Bima secara terpisah turun langsung ke beberapa instansi untuk melakukan evaluasi dan meninjau langsung kinerja serta progres program yang tengah berjalan.
Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H., menegaskan bahwa Monev ini merupakan bagian dari tugas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Sebagai wakil rakyat, kami ingin memastikan bahwa OPD bekerja secara efektif dan program-program yang sudah dicanangkan benar-benar terealisasi dengan baik. Evaluasi ini juga menjadi sarana bagi kami untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan tugasnya,” ujar Syamsurih.
Komisi I Tinjau Kantor Inspektorat Kota Bima
Komisi I DPRD Kota Bima yang diketuai oleh Yogi Prima Ramadhan, SE., bersama anggota lainnya, melakukan monitoring di Kantor Inspektorat Kota Bima. Fokus evaluasi ini adalah pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan program pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bima.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I melakukan dialog dengan para pejabat Inspektorat untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pengawasan.
“Inspektorat memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap OPD. Kami ingin mengetahui bagaimana mereka menjalankan tugasnya, serta kendala apa saja yang mereka hadapi dalam mengawasi anggaran dan kebijakan yang sudah ditetapkan,” ujar Yogi Prima Ramadhan.
Komisi I juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Inspektorat agar dapat bekerja lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Komisi II Kunjungi Bagian Ekonomi, BPKAD, dan Sekretariat DPRD
Sementara itu, Komisi II DPRD Kota Bima, yang dipimpin oleh Gina Adriani, melakukan monitoring di Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Sekretariat DPRD Kota Bima.
Evaluasi ini berfokus pada pengelolaan anggaran daerah, kebijakan ekonomi, serta transparansi dalam penggunaan keuangan daerah. Komisi II menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang baik agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Keuangan daerah adalah salah satu aspek krusial dalam pembangunan. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Gina Adriani.
Komisi II juga menyoroti pentingnya optimalisasi potensi ekonomi daerah, terutama dalam mendukung program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mereka meminta agar OPD yang berwenang dapat lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah serta meningkatkan efektivitas program ekonomi yang telah dirancang.
Komisi III Evaluasi Kinerja Dinas PUPR dan Disperkim
Komisi III DPRD Kota Bima, yang diketuai oleh Syukri Dahlan, S.Sos., turun langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Bima.
Fokus utama dalam evaluasi ini adalah proyek infrastruktur dan perumahan yang sedang berjalan di Kota Bima. Komisi III ingin memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan sesuai target, memiliki kualitas yang baik, serta benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur dan perumahan yang sedang dikerjakan berjalan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami keterlambatan atau kendala yang dapat menghambat pembangunan,” ungkap Syukri Dahlan.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III berdialog dengan pihak PUPR dan Disperkim terkait realisasi proyek serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan. Salah satu aspek yang disoroti adalah ketersediaan anggaran, proses lelang proyek, serta kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Bima.
“Kami berharap agar semua proyek pembangunan dilakukan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jangan sampai ada proyek yang mangkrak atau tidak sesuai spesifikasi yang telah direncanakan,” tambahnya.
DPRD Kota Bima Akan Terus Mengawasi Kinerja OPD
Dengan adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini, DPRD Kota Bima berkomitmen untuk terus mengawasi kinerja OPD dalam menjalankan program-program pemerintah. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi DPRD dan OPD untuk berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi serta mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Ketua DPRD Kota Bima menegaskan bahwa pengawasan terhadap OPD akan terus dilakukan secara berkala, guna memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja OPD agar pembangunan di Kota Bima berjalan sesuai harapan. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan hasil evaluasi yang dilakukan, DPRD Kota Bima berharap dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kota Bima.
