Kota Bima, 20 Maret 2025 – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, Syamsurih, S.H., bersama Wakil Ketua I, Alfian Indra Wirawan, S.Adm., dan Wakil Ketua II, M. Ryan Kusuma Permadi, S.H., memimpin Rapat Koordinasi terkait Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
APBD Kota Bima 2025 dan Dampak Efisiensi Anggaran
Dalam rapat ini, dibahas secara mendalam dampak pemangkasan anggaran terhadap program prioritas daerah.
Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, menegaskan bahwa pergeseran anggaran menjadi langkah strategis untuk memastikan program-program utama tetap berjalan.
“Kami ingin memastikan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran, program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” ujar Syamsurih.
Urgensi Pergeseran Anggaran
Pergeseran anggaran ini bertujuan untuk mengalokasikan kembali dana ke sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta program sosial ekonomi. Dalam pembahasan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bima menitikberatkan pada program yang selaras dengan visi dan misi Wali Kota H. A. Rahman HM. Abidin dan Wakil Wali Kota Feri Sofiyan.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan, menjelaskan bahwa keputusan pergeseran anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
“Kita tidak ingin ada program yang terbengkalai akibat pemangkasan anggaran. Oleh karena itu, pergeseran ini harus dilakukan secara cermat agar tetap sejalan dengan visi dan misi kepala daerah,” jelasnya.
Kaitan dengan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Beberapa program prioritas yang menjadi fokus dalam pergeseran anggaran meliputi:
1. Perbaikan Infrastruktur – Mengingat banyaknya proyek pembangunan yang terdampak pemotongan anggaran, beberapa pos dialihkan untuk memastikan proyek infrastruktur utama tetap berjalan.
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat – Program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi, termasuk untuk kelompok penerima manfaat (KPM) PKH, tetap menjadi perhatian utama.
3. Pelayanan Publik – Anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan disesuaikan agar tetap optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bima, M. Ryan Kusuma Permadi, menambahkan bahwa koordinasi yang baik antara DPRD dan eksekutif menjadi kunci dalam menghadapi keterbatasan anggaran.
“Kami berharap pergeseran anggaran ini dapat memberikan solusi terbaik bagi Kota Bima agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.
Rapat DPRD Berjalan Kondusif
Rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Kota Bima pada pukul 13.00 WITA ini dihadiri oleh anggota DPRD, Sekretaris DPRD Kota Bima Siswadi, S.Si, M.Ak, CRMO, serta Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bima Puji Fitri Andi, S.S.T., M.T., bersama staf.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan pertimbangan dari para peserta rapat. Hingga rapat selesai, suasana tetap berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. (san).
