Kota Bima, 10 Juni 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menyoroti kurangnya rincian hasil efisiensi anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bima. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi antara Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD, yang berlangsung Selasa, 10 Juni 2025 .
Wakil Ketua I DPRD, Alvian Indrawirawan, meminta kejelasan data efisiensi yang mencapai puluhan miliar rupiah. “Rinciannya mana ini, kok secara umum saja?” tegas dia. DPRD menyatakan belum dilibatkan dalam proses efisiensi, padahal sebagai wakil rakyat mereka memiliki wewenang penganggaran dan pengawasan .
Beberapa anggota Banggar lainnya—termasuk Iwan Kamarujaman (Demokrat), Khalid (Gerindra), Gina Adriani (Golkar), dan Amir Syarifuddin (PKS)—berpendapat serupa, meminta transparansi yang lebih baik .
Di sisi lain, Kepala BPPKAD melalui Kabid Anggaran Muslih menjelaskan bahwa efisiensi telah dilakukan tiga kali dengan total mencapai Rp 80 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat berat Dinas Lingkungan Hidup, program lampu jalan Dinas Perhubungan, serta alokasi untuk program Nufreed dan PKH MARI. Dokumen rinci tersedia, namun tidak disediakan karena Surat Undangan rapat tidak mencantumkan agenda tersebut .
Rapat akhirnya diskors hingga Rabu, 11 Juni 2025 oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih. TAPD diminta hadir kembali dengan membawa dan memaparkan dokumen lengkap yang merinci pos pemangkasan di setiap OPD serta ke mana dana hasil efisiensi dialokasikan . (Syiva)
