Bima – Media Baru NTB —
Menindaklanjuti aksi damai yang digelar Forum Guru Madrasah dan Sekolah Swasta Kota dan Kabupaten Bima pada Kamis, 18 September 2025 lalu, pengurus forum kembali bergerak. Senin, 22 September 2025, delegasi forum menyambangi sejumlah kantor pemerintahan untuk meminta dukungan resmi berupa surat rekomendasi atas tuntutan mereka.
Rangkaian kunjungan dilakukan ke Kantor DPRD Kabupaten Bima, Kantor Wali Kota Bima, Kementerian Agama Kota Bima, serta Kementerian Agama Kabupaten Bima.
Di Kantor DPRD Kabupaten Bima, rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravotasari. Sementara di Kantor Wali Kota Bima, forum disambut oleh Wakil Wali Kota Bima. Adapun dua kepala Kantor Kemenag, baik Kota maupun Kabupaten Bima, merespons positif kedatangan delegasi forum dengan menyerahkan surat dukungan yang dibutuhkan.
Koordinator umum Forum Guru Madrasah dan Sekolah Swasta Kota dan Kabupaten Bima, H. Syamsuddin, menjelaskan bahwa surat dukungan dari DPRD, kepala daerah, dan kepala kantor Kemenag akan dibawa ke Jakarta. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan, serta MenPAN-RB, dalam memgambil keputusan yang bijaksana untuk para guru sekolah swasta.
“Insya Allah Oktober ini kami akan ke Jakarta. Selain mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kota dan kabupaten Bima, kami juga berusaha mendapat dukungan dari Kanwil dan pemerintah Provinsi NTB. Untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan forum kepala sekolah swasta NTB di Mataram, yang juga sedang memperjuangkan hal yang sama,” ungkap H. Syamsuddin.
Dalam pernyataannya, forum menegaskan kembali tuntutan agar guru madrasah dan sekolah swasta mendapat hak yang sama dengan guru sekolah negeri yang telah diangkat menjadi ASN PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Sebelumnya, ratusan guru swasta dari Kota dan Kabupaten Bima telah menggelar aksi turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Gerakan ini masih akan berlanjut hingga ke tingkat pusat dengan harapan ada kebijakan yang adil bagi seluruh tenaga pendidik. (san)
