Kota Bima — Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Kolam Retensi Amahami dan Taman Ria dalam rangka pelaksanaan National Urban Flood Resilience Program (NUFReP), sebagai upaya memperkuat ketahanan Kota Bima terhadap ancaman banjir. Kegiatan berlangsung di Aula Bappeda Kota Bima, Rabu (26/11/2025).
FGD tersebut dihadiri oleh PPK Perencanaan dan Program Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I, PPK NUFReP, PPK Sungai dan Pantai I, pelaksana proyek dari PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) Jo PT Sarana Bhuana Jaya, Kepala Bappeda, Plt. Kepala DLH, camat dan lurah wilayah terdampak, Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK), serta relawan kebencanaan.
Program NUFReP yang didukung pendanaan dari The World Bank (Bank Dunia) dan dilaksanakan bersama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air BBWS Nusa Tenggara I, mencakup pembangunan drainase primer sepanjang 14 kilometer yang tersebar di 12 kelurahan, serta pembangunan dua kolam retensi di kawasan Taman Ria dan Amahami. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu mereduksi debit air dan menekan risiko banjir di Kota Bima.
Selain dukungan dari NUFReP, Pemerintah Kota Bima juga berkomitmen mendukung pengendalian banjir melalui APBD, khususnya untuk pembebasan lahan, penataan normalisasi sungai, serta pengembangan drainase sekunder yang terintegrasi dengan drainase primer, dengan alokasi anggaran lebih dari Rp2 miliar pada tahun 2026.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bima menegaskan bahwa pembangunan kolam retensi tidak semata-mata pembangunan fisik, melainkan bagian dari strategi besar penanggulangan banjir di Kota Bima.
“Kolam retensi di Taman Ria dan Amahami adalah ikhtiar nyata untuk mengurangi risiko banjir. Ini bukan hanya soal bangunan, tetapi soal keselamatan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan struktural berupa pembangunan infrastruktur fisik, serta pendekatan nonstruktural yang membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Feri Sofiyan mengingatkan bahwa Kota Bima memiliki pengalaman panjang dan pahit terkait bencana banjir. Secara geografis, wilayah yang dikelilingi perbukitan membuat kota ini rentan terhadap banjir sejak tahun 2006 hingga saat ini, dengan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
“Dampak banjir ini sangat besar, bukan hanya kerugian material, tetapi juga sosial. Memasuki tahun 2026, kewaspadaan harus semakin ditingkatkan, terlebih dengan adanya siklus bencana yang berulang,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa FGD ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat dukungan semua pihak. Camat, lurah, dan masyarakat diminta untuk mendukung penuh pelaksanaan proyek di lapangan.
“Program ini tidak menggunakan APBD. Tidak semua daerah mendapat kesempatan seperti ini. Dari seluruh Indonesia, hanya enam kota yang terpilih, dan Kota Bima salah satunya. Ini adalah anugerah yang wajib kita jaga dan dukung bersama,” pungkasnya.
