Kota Bima — Kondisi hutan di wilayah Kota Bima dinilai semakin mengkhawatirkan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Bima melalui Asisten I Setda Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.AP, menerima audiensi Tim PARA SINDIKAT dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Lingkungan Hidup di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima, Kamis siang (23/10).
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Maria Donggomasa, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil pemerhati lingkungan.
Koordinator PARA SINDIKAT, M. Olan Wardiansyah, mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen kawasan hutan di bawah pengawasan BKPH Maria Donggomasa berada dalam kondisi kritis. Kerusakan hutan, menurutnya, dipicu oleh masifnya alih fungsi lahan menjadi area pertanian jagung.
“Sebagian besar kawasan hutan telah beralih fungsi sehingga daya serap air menurun drastis,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam pengendalian banjir perkotaan melalui program JICA dan NUFReP. Namun, Olan mengingatkan bahwa penataan wilayah hilir tidak akan optimal jika kondisi hutan di wilayah hulu terus diabaikan.
“Risiko banjir bandang seperti tahun 2016 bisa kembali terjadi jika kondisi hulu tidak segera ditangani. Ini membutuhkan sikap tegas pemerintah dan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Asisten I Setda Kota Bima, H. Alwi Yasin, menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat sipil terhadap kelestarian lingkungan dan kondisi hutan Kota Bima.
Menurutnya, upaya pemulihan hutan harus dibarengi dengan perubahan pola pikir masyarakat, khususnya dalam pemilihan jenis tanaman yang lebih ramah lingkungan dan mampu menjaga sumber air.
“Perlu edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Tidak semua tanaman yang memberi hasil cepat itu baik untuk keberlanjutan lingkungan. Dampak jangka panjangnya sangat besar,” jelas Alwi.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima memiliki komitmen yang sama untuk memulihkan kondisi hutan secara bertahap, serta akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan.
“Masukan ini akan kami bahas lebih lanjut bersama Forkopimda dan akan menjadi perhatian serius pemerintah,” pungkasnya.
