Kota Bima — Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima, Drs. H. Supratman, M.AP, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) hari kedua penyusunan rencana teknis penataan Sungai Lanco di Kecamatan Asakota dan Sungai Ntobo di Kecamatan Raba, yang berlangsung di Aula Bappeda Kota Bima, Kamis (27/11/2025).
Penataan sungai dan penguatan tebing Sungai Lanco dan Sungai Ntobo merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan National Urban Flood Resilience Program (NUFReP), program ketahanan banjir perkotaan yang bertujuan mengurangi risiko banjir dan kerusakan lingkungan di Kota Bima.
FGD hari kedua ini dihadiri oleh PPK Perencanaan dan Program Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I, Made Mira Charisma, ST., M.Eng, Sekretaris Dinas Perkim dan Pertanahan, Sekretaris Bappeda, Camat Asakota, Camat Raba, para lurah wilayah terdampak, serta pengurus Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) di Kecamatan Raba dan Asakota.
Dalam sambutannya, H. Supratman menegaskan bahwa peningkatan intensitas hujan dalam beberapa tahun terakhir, ditambah kondisi geografis Kota Bima yang dikelilingi perbukitan, membuat risiko banjir bandang dan erosi tebing sungai semakin tinggi.
Ia menyebut Sungai Lanco dan Sungai Ntobo memiliki catatan historis kerentanan terhadap longsoran tebing, pendangkalan, serta luapan air yang berpotensi mengancam permukiman warga.
“Kita tidak bisa menunggu bencana terjadi baru bertindak. Pemerintah daerah harus bergerak lebih cepat, lebih terarah, dan lebih kolaboratif dalam memperkuat sistem pengendalian banjir dan mitigasi risiko bencana,” tegasnya.
Menurutnya, FGD ini sangat strategis untuk merumuskan rencana penataan sungai yang komprehensif, meliputi penguatan struktur tebing sungai melalui bronjong, turap, maupun pendekatan berbasis vegetasi, normalisasi alur sungai dan penataan titik rawan penyempitan, pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu aliran sungai, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai.
“Aspek teknis harus berjalan seiring dengan kesadaran masyarakat. Pemeliharaan sungai, pengelolaan sampah, dan pelaporan dini potensi kerusakan adalah bagian penting dari keberhasilan program ini,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mitigasi bencana, namun menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan Balai Wilayah Sungai, lembaga teknis, akademisi, aparatur kelurahan, serta masyarakat di bantaran sungai.
“Pemkot Bima ingin memastikan desain perkuatan tebing benar-benar tepat lokasi, tepat metode, dan tepat manfaat. Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata dalam melindungi masyarakat dan mengurangi risiko kerusakan infrastruktur di masa depan,” jelasnya.
Sementara itu, PPK Perencanaan dan Program BBWS Nusa Tenggara I, Made Mira Charisma, ST., M.Eng, menjelaskan bahwa proyek penataan Sungai Lanco dan Sungai Ntobo masih berada pada tahapan teknis, yang selanjutnya akan disampaikan kepada pihak pendana, yaitu The World Bank.
Ia menuturkan bahwa proses review teknis ini menjadi bahan pertanggungjawaban BBWS NT I sesuai kondisi riil di lapangan, dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
“World Bank sangat berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat. Jika terjadi penolakan, proses akan semakin panjang dan justru masyarakat sebagai penerima manfaat yang akan dirugikan,” ujarnya.
Mira juga berharap setelah proyek rampung, infrastruktur yang dibangun dapat dijaga dan dirawat bersama, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan daerah.
