Fokus pada Kebersihan, Ketertiban, dan Penataan PKL
Kota Bima, 17 Maret 2025 – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, memimpin rapat koordinasi bersama Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, SH, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kota Bima. Rapat yang digelar pada 17 Maret 2025 ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan efektivitas pelaksanaan program pemerintah, terutama dalam hal penataan kota.
Wali Kota Tekankan Penguatan Koordinasi Camat dan Lurah
Dalam pertemuan ini, Wali Kota menekankan pentingnya sinergi antara camat dan lurah dalam menangani berbagai permasalahan di wilayah masing-masing.
“Ke depan, kita tidak ingin ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kelurahan. Semua pihak harus aktif berkoordinasi dan bekerja sama agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal,” tegas Wali Kota.
Selain itu, Walikota juga menyoroti permasalahan tenaga kebersihan yang masih kurang. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup mengalami kekurangan 50 petugas kebersihan. Oleh karena itu, beliau meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melakukan identifikasi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna mengatasi kekurangan tersebut.
“Kota yang bersih adalah cerminan dari pengelolaan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kekurangan tenaga kebersihan harus segera ditindaklanjuti agar pelayanan terhadap kebersihan kota semakin maksimal,” jelasnya.
Penertiban PKL dan Trotoar untuk Pejalan Kaki
Salah satu poin utama dalam rapat ini adalah penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang kerap berjualan di trotoar. Walikota menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat untuk berjualan, tetapi harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan aturan.
“Trotoar bukan tempat untuk berjualan. Ini hak pejalan kaki. Kami akan mengatur lokasi berjualan dengan baik agar tertib tanpa merugikan pedagang maupun masyarakat umum,” kata Walikota.
Penataan PKL ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Walikota yang menitikberatkan pada optimalisasi infrastruktur, pengurangan kawasan kumuh, serta penertiban parkir liar.
Wakil Walikota Feri Sofiyan juga menambahkan bahwa masalah kekumuhan, PKL liar, serta ternak yang berkeliaran bukan hanya tanggung jawab satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
“Kita ingin Kota Bima lebih tertib dan nyaman. Semua OPD harus berkontribusi dalam menata kota ini agar lebih bersih dan berwibawa,” ujarnya.
Wali Kota, Harapan untuk Kota Bima yang Lebih Baik
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Bima berharap dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta menjawab berbagai tantangan perkotaan. Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan Kota Bima dapat menjadi kota yang lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi seluruh warganya. (san).
