Kota Bima, 17 Januari 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi melalui dua rapat kerja penting yang dilaksanakan pada Jumat, 17 Januari 2025.
Pagi hari, pukul 10.00 WITA, Komisi II DPRD Kota Bima menggelar rapat kerja bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag), serta Sekretariat DPRD Kota Bima. Rapat berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Kota Bima.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Gina Adriani, didampingi Wakil Ketua Komisi II, Asnah Madilau, S.H., dan Sekretaris Komisi II, Sudarmon. Turut hadir anggota komisi lainnya, yakni:Mira Isnaini, Selvy Novia Rahmayani, S.H. Khalid Bin Walid, dari Sekretariat DPRD. Hadir pula staf Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
Rapat ini membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan aset daerah, pengembangan ekonomi lokal, serta pembinaan UMKM melalui sektor koperasi dan perdagangan. Diskusi berlangsung dinamis dan konstruktif, dengan harapan menghasilkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sore harinya, pukul 15.00 WITA, giliran Komisi III DPRD Kota Bima yang menggelar rapat kerja lanjutan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima. Agenda utama rapat ini adalah evaluasi program kerja BPBD serta kesiapan menghadapi potensi bencana banjir yang sering melanda Kota Bima.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III, Syukri Dahlan, S.Sos., didampingi Wakil Ketua, Sary Desiaty, dan Sekretaris Komisi III, Firmansyah. Turut hadir pula: Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan, S.Adm, Anggota Komisi III: Vivi Deliana Verbianti, Iwan Qamarruzaman, H. Muhammad Erwin, dan Amir Syarifuddin, S.HI.
Diskusi menyoroti langkah-langkah mitigasi dan penanganan darurat yang perlu diperkuat oleh BPBD, termasuk dukungan anggaran, logistik, dan kesiapan personel di lapangan.
Kedua rapat kerja ini dilaporkan berjalan dengan aman, tertib, lancar, serta kondusif. Hasilnya diharapkan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan DPRD untuk mendukung efektivitas program pemerintah daerah.(Syiva)
