BIMA, Media Baru NTB – Kelangkaan gas Elpiji 3 kilogram yang terjadi di sejumlah wilayah Kota dan Kabupaten Bima mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Provinsi NTB, Abdul Rauf, ST., MM. Politisi asal Daerah Pemilihan Bima, Dompu, dan Kota Bima itu meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang semakin dikeluhkan masyarakat.
Menurut Abdul Rauf, masalah kelangkaan Elpiji subsidi menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga selama pelaksanaan reses maupun melalui berbagai pengaduan yang diterimanya secara langsung dari masyarakat.
“Masyarakat di berbagai desa dan kelurahan yang saya kunjungi saat reses mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas Elpiji 3 kilogram. Keluhan yang sama juga banyak saya terima melalui inbox dan komunikasi langsung dari masyarakat,” ujar Abdul Rauf.
Selain sulit ditemukan, masyarakat juga mengeluhkan tingginya harga jual Elpiji subsidi di tingkat pengecer. Jika Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berada di angka sekitar Rp18 ribu per tabung, di lapangan masyarakat harus membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi, bahkan mencapai Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per tabung.
Kondisi tersebut, menurut Abdul Rauf, sangat memberatkan masyarakat kecil, khususnya rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro yang bergantung pada Elpiji subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Menindaklanjuti berbagai keluhan tersebut, Abdul Rauf mengaku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB agar persoalan ini segera mendapat perhatian serius. Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk tidak tinggal diam serta aktif melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi Elpiji subsidi.
“Kita mendorong kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk aktif melakukan pengawasan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat distribusi yang tidak tertib. Pemerintah daerah harus hadir memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat agen hingga pangkalan guna mencegah terjadinya penimbunan, permainan harga, maupun distribusi yang tidak tepat sasaran.
Abdul Rauf berharap seluruh pihak terkait, termasuk Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat pengawas, dapat bersinergi mencari solusi agar pasokan Elpiji subsidi kembali normal dan mudah diperoleh masyarakat yang berhak menerima manfaat subsidi pemerintah.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan gas subsidi dengan harga yang sesuai ketentuan,” pungkasnya. (San)
