Kota Bima — Pemerintah Kota Bima menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 pada Jumat (21/11/2025), sebagai langkah memastikan efektivitas belanja daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kota Bima ini dipimpin langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj. Mariamah, S.H., dan dihadiri para Asisten, Kepala OPD, seluruh Kepala Bagian, serta Direktur RSUD Bima.
Dalam arahannya, Pj Sekda menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pengadaan di masing-masing perangkat daerah. Menurutnya, pimpinan daerah membutuhkan data riil dan akurat terkait realisasi belanja modal sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Evaluasi ini penting karena pimpinan daerah membutuhkan data nyata terkait realisasi belanja modal di setiap OPD,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2025 hingga 2026 menghadapi tantangan yang cukup berat. Salah satu penyebabnya adalah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp169 miliar.
“Kondisi ini berdampak langsung pada ruang gerak anggaran dan operasional perangkat daerah. Oleh karena itu, saya meminta BPKAD untuk kembali menelaah pagu anggaran yang telah dialokasikan, khususnya pada FKPD,” ujarnya.
Pj Sekda menambahkan, situasi efisiensi anggaran menuntut setiap OPD untuk lebih cermat dalam merencanakan dan melaksanakan program agar tetap tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.
Sementara itu, Kabag LPBJ Kota Bima, H. Irwansyah, S.Pt., M.AP., melaporkan bahwa hingga menjelang akhir Tahun Anggaran 2025 terdapat 303 paket pengadaan yang menjadi fokus evaluasi. Seluruh paket tersebut perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan akuntabel.
Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Kota Bima berharap memperoleh gambaran utuh terkait progres pengadaan barang dan jasa, sekaligus menjadi bahan perbaikan dalam menghadapi tekanan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
