MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menajamkan arah kebijakan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Anggaran daerah akan difokuskan pada sejumlah sektor yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB memastikan penggunaan anggaran lebih terarah dan mampu menjawab persoalan prioritas pembangunan daerah. Dalam rilis resminya, Pemprov NTB menyebut pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, sebagai salah satu fokus utama perubahan APBD 2026.
Selain kemiskinan, sektor pangan juga mendapat perhatian. Penguatan ketahanan pangan dipandang penting untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan usaha berbasis pangan.
Sementara itu, pariwisata tetap ditempatkan sebagai salah satu sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi NTB. Pengembangan sektor ini diharapkan memberikan dampak lebih luas terhadap masyarakat, termasuk pelaku usaha dan ekonomi lokal.
Pemprov NTB menilai penajaman anggaran diperlukan agar program pembangunan tidak berjalan secara parsial. Setiap alokasi anggaran diharapkan memiliki sasaran yang jelas serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Kebijakan perubahan APBD 2026 tersebut sekaligus menunjukkan upaya pemerintah daerah mengarahkan ruang fiskal pada sektor-sektor yang dianggap paling mendesak dan memiliki efek berganda terhadap pembangunan.
Dengan fokus pada kemiskinan, pangan, dan pariwisata, Pemprov NTB berharap perubahan APBD 2026 dapat menjadi instrumen untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
