Kota Bima, Media Baru NTB – DPRD Kota Bima terus mendorong upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah tantangan keterbatasan anggaran. Untuk mendukung langkah tersebut, pimpinan DPRD bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melakukan studi komparatif ke Kota Mataram guna mempelajari berbagai kebijakan dan inovasi pengelolaan pendapatan daerah.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi daerah yang mampu mendorong optimalisasi sumber-sumber PAD secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kota Mataram dipilih karena dinilai berhasil mengembangkan sejumlah kebijakan yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui penguatan regulasi dan tata kelola yang lebih baik.
Ketua DPRD Kota Bima menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut pemerintah dan DPRD untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Oleh karena itu, berbagai praktik baik dari daerah lain perlu dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi Kota Bima.
“Optimalisasi PAD menjadi salah satu fokus penting karena kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan sangat bergantung pada kekuatan fiskal yang dimiliki. Melalui studi komparatif ini, kami ingin mendapatkan referensi dan pengalaman yang dapat diterapkan di Kota Bima,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Kota Bima memperoleh berbagai informasi terkait strategi peningkatan PAD, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah, digitalisasi pelayanan, penguatan pengawasan pendapatan, serta penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi daerah.
Bapemperda DPRD Kota Bima juga menyoroti pentingnya penyempurnaan sejumlah peraturan daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah agar lebih efektif dalam mendukung peningkatan penerimaan. Selain itu, penguatan basis data objek pajak dan retribusi menjadi salah satu aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan bahan kajian yang bermanfaat dalam penyusunan maupun revisi regulasi daerah terkait PAD. Hasil studi komparatif nantinya akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan aplikatif.
DPRD Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai langkah strategis yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan PAD yang lebih kuat, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang yang lebih luas dalam membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Melalui penguatan regulasi dan pemanfaatan potensi daerah secara optimal, Kota Bima diharapkan mampu meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih berkelanjutan di masa mendatang. (Redaksi Media Baru NTB)
