Jakarta, MediaBaruNTB – DPRD Kota Bima melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna membahas kebutuhan sumber daya manusia aparatur untuk mendukung operasional rumah sakit baru yang tengah dibangun di Kota Bima.
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD dalam memastikan kesiapan pemerintah daerah menghadapi pengoperasian fasilitas kesehatan baru yang membutuhkan dukungan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi yang memadai.
Dalam pertemuan dengan KemenPAN-RB, rombongan DPRD Kota Bima membahas berbagai regulasi terkait kebutuhan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), mekanisme pengusulan formasi baru, hingga peluang pemenuhan tenaga kesehatan melalui jalur rekrutmen yang sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.
DPRD menilai keberadaan rumah sakit baru harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal sejak awal operasional.
Selain itu, konsultasi dengan Kementerian Kesehatan RI difokuskan pada pemenuhan standar pelayanan rumah sakit, kebutuhan tenaga medis spesialis, tenaga kesehatan penunjang, serta berbagai persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebelum rumah sakit dapat beroperasi secara penuh.
Ketua rombongan DPRD Kota Bima menyampaikan bahwa pembangunan fisik rumah sakit saja tidak cukup tanpa perencanaan kebutuhan SDM yang matang. Oleh karena itu, DPRD berupaya memperoleh arahan langsung dari pemerintah pusat agar langkah yang diambil pemerintah daerah sesuai dengan regulasi dan kebutuhan riil pelayanan kesehatan.
“Rumah sakit baru ini merupakan investasi besar bagi masyarakat Kota Bima. Karena itu, selain infrastruktur, kita harus memastikan kesiapan tenaga kesehatan dan aparatur pendukung agar pelayanan dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Dalam konsultasi tersebut, DPRD juga membahas tantangan yang dihadapi daerah terkait keterbatasan formasi ASN, kebutuhan tenaga spesialis, serta strategi pemenuhan SDM kesehatan di tengah kebijakan nasional mengenai penataan aparatur sipil negara.
Kementerian terkait memberikan sejumlah masukan dan arahan teknis mengenai tahapan pengusulan kebutuhan ASN, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta mekanisme yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan pada rumah sakit baru tersebut.
DPRD Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembangunan dan persiapan operasional rumah sakit hingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kehadiran rumah sakit baru diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, tidak hanya bagi warga Kota Bima tetapi juga masyarakat di wilayah Bima dan sekitarnya.
Hasil konsultasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bima guna merumuskan langkah-langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan ASN dan tenaga kesehatan yang diperlukan. (Redaksi MediaBaruNTB)
