Kota Bima, Media Baru NTB – DPRD Kota Bima terus berupaya memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas kebijakan daerah melalui kegiatan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Bali, serta Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kunjungan tersebut difokuskan pada pendalaman tata kelola kepegawaian, strategi pembangunan daerah, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan yang melibatkan unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima tersebut menjadi bagian dari upaya memperoleh referensi serta praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bima.
Dalam kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Badung, rombongan DPRD mempelajari berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pembangunan daerah dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kabupaten Badung dinilai berhasil mengembangkan berbagai sektor potensial yang mampu mendorong peningkatan PAD sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Selain membahas pengelolaan keuangan dan pembangunan, DPRD Kota Bima juga menggali informasi terkait tata kelola pemerintahan yang efektif, penguatan pelayanan publik, serta strategi perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Sementara itu, kunjungan ke Kantor Regional X BKN dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai kebijakan kepegawaian terbaru, termasuk pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), sistem merit, pengembangan kompetensi pegawai, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan penataan sumber daya manusia aparatur.
Melalui pertemuan tersebut, DPRD Kota Bima memperoleh berbagai masukan mengenai pentingnya tata kelola kepegawaian yang profesional, transparan, dan berbasis kinerja guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pimpinan DPRD Kota Bima menilai bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia aparatur dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki.
Karena itu, hasil dari kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam penyusunan kebijakan daerah, baik yang berkaitan dengan pengelolaan ASN, perencanaan pembangunan, maupun strategi peningkatan PAD.
DPRD Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus mendorong lahirnya kebijakan yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan belajar dari daerah yang dinilai berhasil serta memperkuat koordinasi dengan lembaga teknis seperti BKN, diharapkan Kota Bima mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. (Media Baru NTB)
